Selasa, Mei 17, 2022
BerandaDAERAHWarga Lau Sireme Menyatakan Sikap Mosi Tidak Percaya Terhadap P2KD dan BPD
spot_img

Warga Lau Sireme Menyatakan Sikap Mosi Tidak Percaya Terhadap P2KD dan BPD

Sekda JPKP Kab. Dairi, Robinson Simbolon (kanan) bersama Kepala Des Incumbent, Bilmar Sagala di Gedung DPRD  Dairi, Selasa (16/11).(GlobalNEWS21.net)

Sidikalang, GlobalNEWS21.net |

Sedikitnya. 500 Orang warga Desa Lau Sireme Menyatakan Sikap Mosi tidak percaya terhadap kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD)  dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi Sumut. Pasalnya, calon kepala desa yang diusung warga gagal dalam seleksi administrasi diduga sarat kepentingan.

Baca juga :

Proyek Pembibitan Ternak Kambing Samosir (Panorusan) DKPP Sumut,Menjadi Sorotan Tajam

Pernyataan sikap dimaksud dituangkan dalan Surat Pernyataan sikap yang ditanda tangani bersama oleh warga Desa Lau Sireme yang kecewa atas kinerja P2KD dan BPD Desa Lau Sireme, yang menggagalkan pencalonan Kepala Desa Incumbent, Bilmar Sagala dengan alasan yang terkesan dipaksakan.

Diceritakan Bilmar Sagala mendaftar pada tanggal 16 Oktober 2021 dan sesuai tahapan pendaftaran ditutup tanggal 20 Oktober 2021. Namun salah satu alasan P2KD dalam suratnya tertanggal 28 Oktober 2021, menyatakan pendaftaran Bilmar Sagala 16 Oktober tidak sesuai tahapan.

Alasan ke – 2 P2KD Menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat adalah, karena Bilmar Sagala menyerahkan Laporan Akhir Masa Jabatannya kepada BPD adalah tanggal 20 Oktober 2021 sehingga tidak sesuai dengan tahapan Pilkades yakni pada tahapan persiapan Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan pada tanggal 12 Juli – 10 Agustus 2021.

Hal itu disampaikan Sekda JPKP Kabupaten Dairi, Robinson Simbolon, pendamping Calon Kepala Desa Incumbent. Bilmar Sagala di Gedung DPRD Dairi (16/11), kepada GlobalNEWS21.net  dan koran media Tipikor Global, usai menyampaikan sejumlah dokumen bukti pelanggaran yang dilakukan BPD maupun P2KD Lau Sireme kepada Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani.

Robinson Simbolon didampingi Bilmar Sagala menduga bahwa baik BPD maupun P2KD Lau Sireme dalam menjalankan tugasnya sarat dengan kepentingan terutama dalam hal penyerahan Laporan Penyampaian Akhir Masa Jabatan, sebelum mendaftar Bilmar Sagala berulang hendak menyerahkan Laporannya kepada BPD, akan tetapi pihak BPD selalu mengelak (menunda) untuk menerimanya dengan alasan yang tidak jelas, namun setelah Bilmar mendaftar pada 16 Oktober 2021, setelah 20 Oktober, barulah BPD menerima laporannya.

“Kalau tidak ada kepentingan, kenapa BPD tidak menerima laporan saudara Bilmar jauh hari sebelum mendaftar, kenapa setelah tanggal 20 Oktober kemudian mereka (BPD – red) menerima Laporan nya, kalau bukan kepentingan, apa lagi itu namanya,” tegas Simbolon.

Dalam kesempatan itu, Simbolon meminta, agar Pemerintah Dairi dapat menyikapi dengan bijaksana, seluruh permasalahan yang telah disampaikan oleh masyarakat  dari sejumlah Desa kepada Pemerintah Dairi, terkait Pilkades yang dinilainya amburadul dan akan memicu sengketa ataupun konflik.

Sementara Itu hasil konfirmasi dilakukan awak media belum lama ini pihak P2KD dan BPD, pihak mereka tetap mengacu pada tahapan Pilkades yakni, bahwa laporan akhir masa jabatan antara tanggal 12 Juli – 10 Agustus 2021.

“Namun ketentuan itu menjadi rancu, persoalannya sebagian desa aturan itu tidak berlaku,” tutup Robinson Simbolon. (Tim)

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertisment

spot_img

Advertisment

spot_img

Advertisment

spot_img

Advertisment

spot_img

Most Popular

spot_img