Selasa, Mei 17, 2022
BerandaHUKUMIni Kata Kadiv Propam Mabes Polri,Terkait Irjend Pol Napoleon Bonaparte Sebagai Terdakwa...
spot_img

Ini Kata Kadiv Propam Mabes Polri,Terkait Irjend Pol Napoleon Bonaparte Sebagai Terdakwa Kasus Suap Masih Aktif Di Polri

Jakarta,GlobalNews21.net-Irjend Pol Napoleon Bonaparte Sebagai terdakwa kasus suap,namun masih bersetatus dan aktif di Polri,ini kata Kadiv Propam Mabes Polri.

Napoleon kembali ramai diperbincangkan usai diduga melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kece. Kasus ini telah dilaporkan ke Bareskrim Polri dan teregistrasi dengan Nomor: LP: 0510/VIII/2021/Bareskrim, tertanggal 26 Agustus 2021. Irjen Napoleon Bonaparte masih berstatus anggota Polri aktif meski sudah didakwa terkait kasus suap.

napoleon

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu diketahui tekah divonis 4 tahun oleh Majelis Hakim atas kasusnya namun Irjen Pol Napoleon Bonaparte masih belum dicopot dari jabatannya meskipun kasus suap red notice Djoko Tjandra telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Ferdy Sambo memastikan Irjen Pol Napoleon Bonaparte masih tercatat sebagai anggota aktif. Proses etik terhadap terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra itu akan dilakukan setelah adanya putusan hukum berkekuatan tatap alias inkracht.Ucap Sambo Senin (21/11/2021) lalu.

Sambo mengemukakan jika pihaknya telah menyiapkan sidang etik terhadap Napoleon sejak yang bersangkutan divonis pidana 4 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Namun, ketika itu yang bersangkutan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Kekinian, kata Sambo, pihak masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung (MA) atas kasasi yang diajukan oleh Napoleon.

Terpisah, menurut keterangan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto justru menilai Div Propam Polri tidak perlu menunggu adanya putusan inkracht. Menurut dia perlu adanya ketegasan Polri dalam menyelesaikan pelanggaran etik tersebut.

“Idealnya menurut saya sanksi etik tidak perlu menunggu keputusan kasasi. Bila masih menunggu keputusan pengadilan, logikanya penegakan etik di internal hanya sekedar formalitas belaka, tanpa memiliki ketegasan,” kata Bambang.

Di sisi lain, Bambang menilai sikap Polri yang menunggu adanya putusan inkracht justru akan menjadi presiden buruk terhadap Kapolri.

“Ini jelas akan menurunkan wibawa Kapolri di mata anggotanya.bahwa kepolisian melindungi anggotanya yang bersalah,” katanya.

Menurut Keterangan ,Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono pihaknya masih belum mengetahui secara pasti jadwal sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Napoleon.

“Sedang berjalan belum dilaksanakan, proses administrasi sedang dipersiapkan,” kata Rusdi kepada wartawan, Selasa (30/11/2021).

Rusdi meminta masyarakat bersabar terlebih dahulu.Sebaliknya, nantinya pihaknya akan mengumumkan secara terbuka jika sidang KEPP telah digelar.”Nanti apabila sedang digelar pasti publik akan tau. Tunggu saja,” tukasnya.

informasi yang dihimpun, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte.

Dengan putusan tersebut maka Napoleon tetap dihukum empat tahun penjara karena terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra yang juga merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih utang (cessie) Bank Bali.

“Amar putusan, (kasasi) jaksa penuntut umum dan terdakwa ditolak,” dikutip dari laman resmi MA ,Kamis (4/11/2021).

Sebelumnya, permohonan banding Napoleon juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Keputusan itu ada dalam salinan putusan PT Jakarta Nomor 13/Pid.TPK/2021/PT DKI tertanggal 21 Juli 2021 yang diakses laman MA.

“Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 10 Maret 2021 Nomor 46/PID.SUS-TPK/2020/PM.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut,” kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Yusuf dalam surat putusan.

Dengan demikian, Napoleon harus tetap menjalani vonis pada Pengadilan Tipikor Jakarta.Adapun majelis hakim memvonis Napoleon 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.Napoleon dinilai terbukti terbukti menerima suap 370.000 dolar AS dan 200.000 dolar Singapura dari Djoko Tjandra melalui Tommy Sumardi.

Pemberian uang itu dimaksudkan agar agar Napoleon Bonaparte menghapus nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.(Red)

 

 

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertisment

spot_img

Advertisment

spot_img

Advertisment

spot_img

Advertisment

spot_img

Most Popular

spot_img